Disadari bergulirnya reformasi telah menggetarkan seluruh lini kehidupan. Sebuah getaran perubahan. Dampaknya adalah kesanggupan untuk belajar menerima segudang ketidak beresan hasil perubahan. Dan berharap terjadi pencerahan atas strategi yang pas demi implementasinya. Lauren Keller Johnson menyebutnya sebagai change without pain.
Meski ada saja cibiran di sana-sini. Terutama mereka yang dilumuri rasa kecewa atas pelayanan publik. Manusiawi. Disadari bahwa citra buruk birokrasi dan aparatur negeri masih bergelayut dimata rakyat. Pada saatnya hanya akan menggerus kepercayaan masyarakat atas eksistensi institusi pelayan publik. Simak saja dokumen Menteri PAN No.Per/15/M.PAN/7/2008. Pemerintah bertekad membangun kepercayaan masyarakat (trust building). Kongkritnya melalui program Reformasi Birokrasi. Tujuannya membangun birokrasi yang Good Governance, yaitu bersih dari praktek KKN, transparan, dan akuntabel. Program Reformasi Birokrasi suatu program perubahan besar, mendasar dan komprehensif.
Polri sebagai bagian integral komponen negeri. Tengok saja institusi ini pun terus mengukir berbagai terobosan strategis. Mulai dari membangun Polmas sebagai filosofi dan strategi menjalin kemitraan dengan masyarakat. Reformasi birokrasi dengan quick-win nya. Nyata-nyata berorientasi pada profesionalisme pelayanan masyarakat. Serangkaian kebijakan telah menjadi acuan kepolisian. Demi memenuhi kebutuhan rakyatnya. Diyakini berbagai kiprah kepolisian tidak pernah akan lebih efektif tanpa peran serta aktif masyarakat.
Masyarakat kini semakin kritis, namun juga carut-marut. Setelah lebih satu dasawarsa bergulirnya reformasi di negeri ini. Kepolisian terus berbenah diri. Menuju terwujudnya kepolisian professional, bermoral dan moderen. Sebagaimana digariskan dalam visi kepolisian. Kebijakan yang kiprahnya dinanti. Tidak hanya itu. Masyarakat akan terus tumbuh kearifannya untuk bersama-sama polisi mengatasi permasalahan Kamtibmas. Akan terjadi take and give. Profesionalitas kepolisian akan kian menumbuhkan peran serta aktif rakyatnya. Kebersamaan dalam ketertiban. Keberhasilan-keberhasilan kecil sebagai kemenangan cepat (quick-win) perlu terus dijaga kesinambungannya. Demi tetap berkobarnya semangat pencapaian hasil. Kemenangan-kemenangan kecil tersebut bahkan perlu disosialisasikan kepada setiap anggota kepolisian dan stakeholders-nya.
Quick-win dalam rangka Trust building merupakan kebijakan Polri, kiprahnya dinanti rakyat di negeri ini. Prioritas dan kesungguhan kepolisian demi membangun kepercayaan masyarakat, pantas diapresiasi. Kini semakin tinggi kesadaran masyarakat. Trust building mendukung implementasi good governance dengan tiga pilarnya. Yakni institusi pemerintah, pihak swasta dan rakyat. Harus bersinergi, dilandasi semangat mewujudkan kinerja yang akuntabel, efektif dan efesien, menegakkan supremasi hukum, transparansi, dan berkeadilan.
Lihat saja melalui program unggulan quick-win yang telah dicanangkan mulai awal tahun ini. Sebagai reformasi birokrasi, kiprahnya dinanti. Bertepatan dengan Polri genap menapaki usia ke-63, 1 Juli 2009 ini. Kiranya menjadi pendorong semangat membangun kinerja demi kepercayaan mesyarakat. Grand strategi Polri (2005-2025), jelas tahapannya. Yaitu : Trust Building (2005-2010), Partnership Building (2011-2015) dan Strive For Excelence (2016-2025). Dalam rangka tindak lanjut tahapan Trust Building, program Quick-Win dibangun. Sasarannya mempercepat trust building yang dicanangkan hingga 2010. Dapat diprediksi peran serta masyarakat pada periode berikutnya membangun kemitraan, sangat ditentukan keberhasilan tahapan ini.
Quick-Win merupakan transformasi menuju birokrasi yang profesional, bermoral dan moderen dalam mewujudkan dan memelihara Kamtibmas. Beberapa program unggulan dalam Quick-win meliputi pertama, Quick Response, yaitu kecepatan dan ketanggapsegeraan Polisi dalam menanggapi, menindaklanjuti laporan dan pengaduan. Kedua, transparansi dan komunikasi yang baik dalam penyidikan. Polisi lebih transparan dan komunikatif dalam bidang penyidikan tindak pidana melalui sarana Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Ketiga, Proses Rekruitmen anggota Polri, yang bebas dari praktek KKN. Keempat, Transparansi dalam pelayanan SIM, STNK dan BPKB. Program unggulan yang relevan.
Terkait dengan grand strategy Polri, Quick-win merupakan kiprah polisi yang dinanti, seiring eksistensinya. Yaitu netralitas dalam menegakkan supremasi hukum, terutama terhadap kasus-kasus yang melibatkan oknum anggota polisi. Demi mendukung program unggulan ini. Sebagai percepatan mewujudkan trust building. Bukan lagi slogan tanpa isi. Lagi-lagi sebagai kiprah polisi yang dinanti.
Dibutuhkan komitmen kuat dalam pelayanan guna menjawab tuntutan publik. Pembiaran terhadap borok-borok kepolisian yang tak segera dibersihtuntaskan akan menghambat kiprah quick-win, kebijakan percepatan trust building. Sadar kompleksitas permasalahan kepolisian negeri ini. Keberhasilan polisi membongkar kasus-kasus besar yang membuat tercengang duniapun akan segera terhapus. Gara-gara ulah beberapa gelintir polisi yang melukai hati rakyatnya. Entah diskriminatif kek, arogansi kek, atau perilaku manipulatif kek. Itung-itung tantangan kiprah polisi melalui program quick-win.
Perlu menarik benang merah uraian di atas. Quick-win sebagai program unggulan reformasi birokrasi polisi, kiprahnya dinanti. Strategi mewujudkan paradigma polisi sipil yang demokratis, menegakkan supremasi hukum dan HAM. Sejalan dengan prinsip good governance dan cita-cita reformasi negeri ini. Mutlak diimplementasikan secara konsisten dan proporsional. Keberhasilan kiprah quick-win mendukung trust buiding, demikian sebaliknya. Masyarakat tak butuh retorika namun aksi nyata kinerja polisi profesional, bermoral, dan moderen. Harapan reformasi birokrasi polisi adalah terwujudnya kepercayaan masyarakat dalam mendukung Kamtibmas yang kondusif. Dirgahayu ke-63 Bhayangkara.
Meski ada saja cibiran di sana-sini. Terutama mereka yang dilumuri rasa kecewa atas pelayanan publik. Manusiawi. Disadari bahwa citra buruk birokrasi dan aparatur negeri masih bergelayut dimata rakyat. Pada saatnya hanya akan menggerus kepercayaan masyarakat atas eksistensi institusi pelayan publik. Simak saja dokumen Menteri PAN No.Per/15/M.PAN/7/2008. Pemerintah bertekad membangun kepercayaan masyarakat (trust building). Kongkritnya melalui program Reformasi Birokrasi. Tujuannya membangun birokrasi yang Good Governance, yaitu bersih dari praktek KKN, transparan, dan akuntabel. Program Reformasi Birokrasi suatu program perubahan besar, mendasar dan komprehensif.
Polri sebagai bagian integral komponen negeri. Tengok saja institusi ini pun terus mengukir berbagai terobosan strategis. Mulai dari membangun Polmas sebagai filosofi dan strategi menjalin kemitraan dengan masyarakat. Reformasi birokrasi dengan quick-win nya. Nyata-nyata berorientasi pada profesionalisme pelayanan masyarakat. Serangkaian kebijakan telah menjadi acuan kepolisian. Demi memenuhi kebutuhan rakyatnya. Diyakini berbagai kiprah kepolisian tidak pernah akan lebih efektif tanpa peran serta aktif masyarakat.
Masyarakat kini semakin kritis, namun juga carut-marut. Setelah lebih satu dasawarsa bergulirnya reformasi di negeri ini. Kepolisian terus berbenah diri. Menuju terwujudnya kepolisian professional, bermoral dan moderen. Sebagaimana digariskan dalam visi kepolisian. Kebijakan yang kiprahnya dinanti. Tidak hanya itu. Masyarakat akan terus tumbuh kearifannya untuk bersama-sama polisi mengatasi permasalahan Kamtibmas. Akan terjadi take and give. Profesionalitas kepolisian akan kian menumbuhkan peran serta aktif rakyatnya. Kebersamaan dalam ketertiban. Keberhasilan-keberhasilan kecil sebagai kemenangan cepat (quick-win) perlu terus dijaga kesinambungannya. Demi tetap berkobarnya semangat pencapaian hasil. Kemenangan-kemenangan kecil tersebut bahkan perlu disosialisasikan kepada setiap anggota kepolisian dan stakeholders-nya.
Quick-win dalam rangka Trust building merupakan kebijakan Polri, kiprahnya dinanti rakyat di negeri ini. Prioritas dan kesungguhan kepolisian demi membangun kepercayaan masyarakat, pantas diapresiasi. Kini semakin tinggi kesadaran masyarakat. Trust building mendukung implementasi good governance dengan tiga pilarnya. Yakni institusi pemerintah, pihak swasta dan rakyat. Harus bersinergi, dilandasi semangat mewujudkan kinerja yang akuntabel, efektif dan efesien, menegakkan supremasi hukum, transparansi, dan berkeadilan.
Lihat saja melalui program unggulan quick-win yang telah dicanangkan mulai awal tahun ini. Sebagai reformasi birokrasi, kiprahnya dinanti. Bertepatan dengan Polri genap menapaki usia ke-63, 1 Juli 2009 ini. Kiranya menjadi pendorong semangat membangun kinerja demi kepercayaan mesyarakat. Grand strategi Polri (2005-2025), jelas tahapannya. Yaitu : Trust Building (2005-2010), Partnership Building (2011-2015) dan Strive For Excelence (2016-2025). Dalam rangka tindak lanjut tahapan Trust Building, program Quick-Win dibangun. Sasarannya mempercepat trust building yang dicanangkan hingga 2010. Dapat diprediksi peran serta masyarakat pada periode berikutnya membangun kemitraan, sangat ditentukan keberhasilan tahapan ini.
Quick-Win merupakan transformasi menuju birokrasi yang profesional, bermoral dan moderen dalam mewujudkan dan memelihara Kamtibmas. Beberapa program unggulan dalam Quick-win meliputi pertama, Quick Response, yaitu kecepatan dan ketanggapsegeraan Polisi dalam menanggapi, menindaklanjuti laporan dan pengaduan. Kedua, transparansi dan komunikasi yang baik dalam penyidikan. Polisi lebih transparan dan komunikatif dalam bidang penyidikan tindak pidana melalui sarana Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Ketiga, Proses Rekruitmen anggota Polri, yang bebas dari praktek KKN. Keempat, Transparansi dalam pelayanan SIM, STNK dan BPKB. Program unggulan yang relevan.
Terkait dengan grand strategy Polri, Quick-win merupakan kiprah polisi yang dinanti, seiring eksistensinya. Yaitu netralitas dalam menegakkan supremasi hukum, terutama terhadap kasus-kasus yang melibatkan oknum anggota polisi. Demi mendukung program unggulan ini. Sebagai percepatan mewujudkan trust building. Bukan lagi slogan tanpa isi. Lagi-lagi sebagai kiprah polisi yang dinanti.
Dibutuhkan komitmen kuat dalam pelayanan guna menjawab tuntutan publik. Pembiaran terhadap borok-borok kepolisian yang tak segera dibersihtuntaskan akan menghambat kiprah quick-win, kebijakan percepatan trust building. Sadar kompleksitas permasalahan kepolisian negeri ini. Keberhasilan polisi membongkar kasus-kasus besar yang membuat tercengang duniapun akan segera terhapus. Gara-gara ulah beberapa gelintir polisi yang melukai hati rakyatnya. Entah diskriminatif kek, arogansi kek, atau perilaku manipulatif kek. Itung-itung tantangan kiprah polisi melalui program quick-win.
Perlu menarik benang merah uraian di atas. Quick-win sebagai program unggulan reformasi birokrasi polisi, kiprahnya dinanti. Strategi mewujudkan paradigma polisi sipil yang demokratis, menegakkan supremasi hukum dan HAM. Sejalan dengan prinsip good governance dan cita-cita reformasi negeri ini. Mutlak diimplementasikan secara konsisten dan proporsional. Keberhasilan kiprah quick-win mendukung trust buiding, demikian sebaliknya. Masyarakat tak butuh retorika namun aksi nyata kinerja polisi profesional, bermoral, dan moderen. Harapan reformasi birokrasi polisi adalah terwujudnya kepercayaan masyarakat dalam mendukung Kamtibmas yang kondusif. Dirgahayu ke-63 Bhayangkara.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar